Dalam rangka meningkatkan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan turut mengundang Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018 dengan tema “Working Together in Harmony – Bekerja sama dalam harmoni untuk sinergitas Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang diselenggarakan pada Rabu sampai Sabtu (10-13/10) bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Dinas P3AP2KB Kota Denpasar yang hadir pada rapat ini yaitu Ibu Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, Msi, Kepala Bidang PHP & PHA Kota Denpasar, Drs. I Made Atmajaya, Ketua Harian P2TP2A Kota Denpasar Luh Putu Anggreni, SH, Pendamping Hukum I P2TP2A Kota Denpasar, G.A.A. Yuli Marhaeningsih, SE., SH dan Pendamping Hukum II P2TP2A Kota Denpasar, Sundari Megarini, SH.

Tujuan dari diselenggarakannya rapat ini untuk memantau, membahas masalah dan hambayan dan mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara nasional. Total peserta Rakornas GT PP TPPO berjumlah 500 orang yang terdiri atas Ketua dan anggota GT PP TPPO Tingkat Pusat, Ketua GT PPTPPO Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Para Kepala Dinas P3A. Peserta dari Tingkat Pusat juga terdiri atas perwakilan LSM dan akademisi. Hasil Output Rapat yang diharapkan tersedianya penyataan bersama/penegasan komitmen dan penyamaan pemahaman dan gerak Gugus Tugas PP TPPO tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota dalam pencegahan dan penanganan TPPO, Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah serta para pihak terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Tersedianya informasi tentang trend data kasus TPPO, masalah/penyebab, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan periode 2015-2018 di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan Tersedianya masukan strategis untuk penajaman arah kebijakan dan sinergitas program dan kegiatan PPTPPO.